Pernikahan Anak dibawah umur. Selain Merenggut Hak Anak, Juga Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM

Pernikahan anak di bawah umur masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Saat ini indonesia dalam kondisi darurat pernikahan di bawah umur. Apalagi setelah heboh pernikahan yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widianto atau Syekh Puji yang menjadi sorotan publik karena dilaporkan diam2 menikah siri dengan anak dibawah umur berusia 7 tahun berisial D Warga Grabag Magelang. (Sumber kompas.com 03/04/2020). Sebelumnya Syekh Puji juga pernah menikahi anak dibawah umur berusia 12 tahun bernama Ulfa, pada tahun 2016. Dari rentetan kejadian diatas, rasa prihatin terhadap bangsa ini dan terutama anak2 generasi penerus bangsa. Masih banyak anak2 yang direnggut hak dan kebebasannya.

Perkawinan anak adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Praktek perkawinan anak masih banyak terjadi di daerah pedasaan maupun pinggiran kota. Perkawinan anak ini mempunyai sifat paksaan, yang dilatar belakangi antara lain untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui orang tua atau kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan pesan wasiat dari orangtua yang sudah meninggal. Rumah tangga yang dibina oleh suami istri yang masih belum matang dalam seluk beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran rumah tangga sendiri.

Di dalam UU No.16 tahun 2019 ttg perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 ttg perkawinan, didalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun)”.
Otomatis dari penjelasan pasal tersebut sudah menjadi tolak ukur bahwa ada batasan umur seseorang untuk melakukan suatu perkawinan, yaitu pria/wanita yg sudah genap berusia 19 tahun. Tetapi masih banyak diluar sana, anak2 yang belum genap berusia 19 tahun sudah dinikahkan oleh orangtuanya. Karena kurangnya pemahaman dari masyarakat.

Banyak faktor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan anak dibawah umur, yaitu :
– faktor kebudayaan,adat istiadat atau cara pandang tradisi masyarakat.
– faktor ekonomi, dimana kebanyakan terjadi ketika seseorang berasal dr keluarga tidak mampu. Hal ini berdampak bagi org tua maupun anak tsbt. Karena anak tbst akan mendapatkan hidup yg layak dan beban orgtua berkurang.
– faktor pendidikan yg rendah, bnyk anak putus sekolah sehingga memutuskan untuk menikah.
– faktor orangtua, dimana si anak hamil di luar nikah, dan untuk menutupi aib keluarga. Si anak lalu dinikahkan.
– faktor inkonsistensi hukum di indonesia, terutama mengenai undang2 perkawinan.
Dan faktor lainnya penyebab maraknya pernikahan anak di bawah umur.

Menurut data statistik pada tahun 2018. 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia yg berumur 20-24 tahun, yg menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Pada Oktober 2019, pemerintah indonesia mensahkan UU No.16 Thn 2019 yg merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan. Di tahun 2018, 11,21% perempuan 20-24 thn menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anak masih ada di atas rata2 nasional. (Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, Unicef, PUSKAPA).

Banyak sekali resiko dari pernikahan di bawah umur, yaitu : Resiko kekerasan terhadap perempuan, KDRT (karena faktor psikologis dan emosional si anak), Resiko meninggal pada anak perempuan berusia 10-14 thn saat hamil dan melahirkan, bila dibandingkan dengan perempuan berusia 20-24 tahun, menyebabkan penyakit kanker rahim, anemia, infeksi, strees, resiko bayi prematur, kelainan kongenita/cacat bawaan, kematian janin, dan strees. Terlalu dini menjadi ibu dan terlalu banyak yang harus dikorbankan. Mereka akan kehilangan masa remaja dan kesempatan pendidikan, apalagi jika ditambah masalah perkawinan dan kesehatan reproduksi.

Untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur, penting adanya bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu di diantisipasi atau diatasi. Perlindungan terdekat yang didapatkan oleh seorang anak adalah perlindungan dari orang tua dan keluarganya. Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan peran penting dari pemerintah dan negara dimana dalam Peraturan Mentreri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah menyebutkan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak merupakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Perlindungan hukum terhadap anak dalam setiap kabupaten/kota harus memenuhi hak-hak seorang anak. Dalam peraturan ini menyebutkan adanya Kabupaten/Kota Layak Anak dimana dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Kabupaten/Kota Layak Anak disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegritasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak anak.

Memberdayakan Anak dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung lainnya, berupa pelatihan keterampilan, pelatihan edukasi mengenai sexual dan reproduksi mentoring, Safe spaces atau forum kelompok sosialisasi di lingkungan luar rumah, Mendidik dan menggerakan orangtua dgn cara bersosialisasi, Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, memberikan dukungan ekonomi dan pemberian intensif pada anak dan keluarganya, dan untuk mengubah budaya tersebut seharusnya pemerintah dan masyarakat membangun kesadaran bersama-sama akan pentingnya menghargai sesama manusia dan hak2 manusia.

Mengikis budaya patriatisme dan digantikan menjadi budaya kesetaraan dgn cara mensosialisasikannya dengan materi2 gender.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur meminta dispensasi terlebih dahulu kepada Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam mewujudkan negara kesejahteraan perlu dikaji benar-benar akibat dan dampak yang ditimbulkan yang akan merugikan bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu adanya solusi pencegahan dalam mengatasi sebelum terjadinya perkawinan dini tersebut. Pencegahan perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan cara memberikan penyukuhan kepada masyarakat mengenai dampak buruk yang terjadi kepada anak apabila anak melakukan perkawinan anak dibawah umur, memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, dan mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan adanya pencegahan tersebut diharapkan praktek perkawinan anak dibawah umur tidak lagi terjadi di daerah pedesaan maupun pinggiran kota.

– Silvi Romdonita, S.H-

Sembilan Bintang
info@sembilanbintang.co.id