Corona & Malapetaka Sosial. Apa Kabar Konstitusi???!!

Virus Corona (covid-19) yang berubah status nya menjadi pendemi, merupakan persitiwa yang paling mahsyur di seluruh permukaan bumi. Seluruh dunia seolah mengidap beban traumatik yang begitu berat. Semua lapisan masyarakat dibuat takut, bimbang, stres bahkan pesimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari nya.
Tak terkecuali Indonesia, negara yang dihuni oleh hampir 270 juta jiwa ini dibuat kelimpungan dan stress akut. Hal itu dadasari bukan karena seluruh penghuni negara terkena atau terjangkit virus corona, melainkan lebih terancam oleh penyebaran berita-berita hoax sampai sikap pemerintah yang terlampau offside.
Bagaimana tidak, dengan adanya anjuran yang kemudian dilegitimasi melalui peraturan-peraturan tambahan dimulai dari surat edaran presidan, gubernur, bupati/walikota sampai struktur terbawahnya seperti RW (Rukun Warga) & RT (Rukun Tetangga).
Dewasa ini warga diperintahkan oleh pemerintahnya untuk diam dirumah “stay at home” (atau biasa dikenal dengan lock down), dengan maksud untuk mengurangi penyebaran virus corona.

Apa Kata Konstitusi???

Paine mengatakan: “A constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government and a government without constitution is power without right.” Sehingga Paine mendefinisikan konstitusi yang berasal dari rakyat dan menjadi dasar dari sebuah pemerintahan”.
Dilain hal filsuf seperti John Locke mengatakan bahwa “Konstitusi merupakan jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai “negara konstitusional” atau (the constitutional state), dimana undang-undang dasar menjadi instrumen yang paling efektif dengan menjalankan konsep Rule of Law atau Negara Hukum (Rechtsstaat).

Namun dewasa ini, apabila dikaitkan dengan massifnya virus corona, sikap pemerintah wabil khusus pejabat eksekutif telah melampaui dari batasan sikap kewajarannya atau telah tidak mengindahkan asas serta konsep konstitusi itu sendiri.
Kalau memang benar pemerintah mau mengendalikan situasi & kondisi ini, tidak cukup dengan anjuran atau larangan warga (civil Siociety) untuk tidak beraktifitas guna mengurangi penyebaran virus corona, tetapi juga pemerintah harus menyempurnakannya dengan sebuah solusi bagi masyarakatnya sendiri.
Pemerintah lupa, bahwa negara melalui dirinya (kekuasaan pemerintah), memiliki kewajiban untuk melindungi segenap hak-hak masyarakat, hal itu kita bisa lihat didalam kontekstual Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya :

– Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

– Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

– Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

– Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

– Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah tidak hanya cukup dengan memerintahkan warga nya sekedar diam dirumah, karena bagaimanapun ketika masyarakat diam dirumah akan berdampak kepada perekonomiannya. Dan apabila diam tanpa mempertimbangkan win-win solution nya atas perintah dari konstitusi sebagaimana yang termaktub didalam UUD 1945, sikap pemerintah bisa dikategorikan “melawan hukum”. Dan tentu seluruh masyarakat terdampak dari kebijakan atau anjuran yang terlegitimeit melalui Surat Edaran pemerintah bisa melakukan langkah hukum yang serius.

Diamnya pemerintah dalam menanggapi kebutuhan warga negara nya merupakan kejahatan terhadap konstitusi. Ini perlu dipertimbangkan dengan matang dan cepat. Karena anjuran-anjuran tersebut sangatlah terasa & terdampak oleh masyarakat kelas menengah & bawah. Mereka bisa mati bukan karena virus corona (covid-19), melainkan oleh sikap pemerintahan nya sendiri.

Penulis : Rd. Anggi Triana Ismail

Sembilan Bintang
info@sembilanbintang.co.id