Underline Asas Legalitas Pada RKUHP

Dalam teori dan praktek di Indonesia, sumber hukum formil secara limitatif hanya bersumber dari Peraturan Perundang-undangan; Kebiasaan; Yurisprudensi; Traktat; dan Doktrin. Kendatipun demikian, tidak serta merta seluruh sumber hukum tersebut dapat diterapkan secara general. Sumber hukum formil kebiasaan contohnya, dalam penerapannya sumber hukum formil kebiasaan hanya dapat diterapkan secara teritorial berdasarkan pada budaya dan norma adat di wilayah teritorial hukum itu tumbuh dan hidup. Walaupun budaya dan norma itu lahir dari adat, dengan berprinsip asas legalitas absolut maka diperlukan adanya proses parlemen untuk memberlakukan norma tersebut.

Bertitik tolak pada asas legalitas, dalam RKUHP yang sedang melalu proses parlemen saat ini tidak berprinsip pada asas legalitas absolut sebagaimana KUHP yang berlaku. Dalam RKUHP asas legalitas dibiaskan menjadi asas legalitas formil terkait peraturan perundang-undangan yang telah berlaku (ius constitutum) dan asas legalitas materiel terkait hukum kebiasaan/adat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat yang biasa disebut pidana adat (ius constituendum).

Dengan memperhatikan pembiasan tersebut, telah bertentangan dengan ajaran sifat melawan hukum yang bersifat negatif, sehingga sifat melawan hukum yang bersifat positif berpotensi adanya penyimpangan terhadap asas legalitas itu sendiri dan dapat mencederai kepastian hukum maupun asas kemanfaatan terhadap hukum yang hidup, hukum tidak tertulis atau hukum adat. karena kedepannya terdapat orang-orang tidak mengetahui hukum adat (pidana adat) yang berlaku disuatu daerah adat tertentu karena orang tersebut berasal dari daerah lain yang berbeda kultur budaya dan adat nya, kemudian dijatuhi pidana adat tanpa alasan pemaaf karena kekuatan imperatif hukum sebagai norma yang bersifat memaksa. Singkatnya, ius constituendum tidak lagi memerlukan proses parlemen serta perbuatan yang kemudian akan dikriminalisasi tidak terdeskriptif tetapi membutuhkan penafsiran.

Persoalan kemudian dalam RKUHP memberikan pengertian / batasan yiridis tentang asas legalitas materiel atau tindak pidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat adat tertentu, yang hanya memberikan landasan yuridis saja. Jika konsisten asas legalitas sebagai sumber hukum baik sumber hukum tertulis atau tidak tertulis juga terkait dengan hukum yang hidup atau tidak tertulis akan disamakan kedudukannya dengan hukum yang tertulis dalam RKUHP, maka pengertian yuridis harus mendapatkan perhatian atau tempat dalam ketentutan umum RKUHP.

Salam. M.Y.YUNIO, S.H..C.P.L

Sembilan Bintang
info@sembilanbintang.co.id