Pertanggungjawaban Pidana terhadap orang tua yang membiarkan anak mengendarai kendaraan bermotor hingga mengilangkan nyawa orang lain

Dari segi hukum pidana bagi anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menghilangkan nyawa korban. Dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) disebutkan ancaman pidana bagi orang yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebagai berikut:

  • Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  • Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perlu diketahui bahwa ancaman pidana di atas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara.

Adapun disini pertanggunjawaban orang tua yang lalai telah membiarkan anakanya mengendarai kendaraan bermotor padahal diketahui bahwa anak tersebut belum cakap atau belum dewasa. Apakah orang tua bisa dipidana jika membiarkan anaknya mengemudi kendaraan? Jika merujuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana adalah:

  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan

 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Jadi, tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Hal ini didasari prinsip tanggung jawab pidana dalam KUHP. Jadi, dalam konteks perbuatan orang tua yang karena kelalaiannya membiarkan anaknya mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan, tidak bisa dikenakan sanksi pidana.

Namun secara perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”):

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.” Jadi, dalam konteks hukum perdata, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya.

Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 423/PDT/G/2011/PN. BDG. Tergugat merupakan ayah kandung dari anak yang menjadi pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat terhadap korban yang merupakan Penggugat di kasus ini.

Sebelumnya, pengadilan telah menyatakan anak Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

 

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak kandung Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta Tergugat membayar sejumlah ganti

 

rugi atas biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan keruigian immateriil. Dengan mempertimbangkan Pasal 1367 KUH Perdata, hakim menyatakan bahwa Tergugat dapat dibebani membayar kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum dari anaknya yang belum dewasa dan belum menikah tersebut.

Akhirnya, hakim menghukum Tergugat sebagai orang tua dari anak yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas itu untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp. 82,7 juta.

 

Penulis Samsudin

Sembilan Bintang
info@sembilanbintang.co.id