Penerapan hukum tentang Wabah Penyakit Menular: pandemi covid-19

Covid-19 atau lebih dikenal virus corona merupakan wabah penyakit menular yang saat ini sedang menyerang masyarakat Indonesia. Banyaknya korban yang terkena virus corona membuat pemerintah menghimbau masyarakatnya untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Himbauan itu juga diberikan kepada pemberi kerja agar memberlakukan sistem bekerja dari rumah kepada pekerjanya. Himbauan itu bertujuan pencegahan agar penularan virus corona tidak semakin banyak.
Wabah yang kemudian menjadi pandemi ini alias darurat, hal itu senada dengan pernyataan pemerintah negara kesatuan republik indonesia.
Organisasi Kesehatan Sedunia WHO, sudah mendeklarasikan situasi darurat akibat virus corona.

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disinggung tentang bencana nonalam, yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. UU No. 24 Tahun 2007 lebih merupakan regulasi yang mengatur pasca peristiwa, yakni menanggulangi risiko yang timbul dari suatu bencana. Penyebaran penyakit menular dapat dikategorikan sebagai bencana nonalam. Tanggung jawab penanggulangan bencana pada dasarnya ada di pundak pemerintah, pusat dan daerah. Namun dalam UU ini juga diatur hak dan kewajiban warga masyarakat, serta peranan pelaku usaha.
Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman dari ancaman bencana; berhak mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; serta melakukan pengawasan terhadap upaya penanggulangan bencana. Jika bencana alam disebabkan kegagalan konstruksi, warga masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi. Tidak disebutkan apakah ganti rugi dapat dimintakan jika yang terjadi adalah bencana akibat wabah penyakit menular.

Didalam UU No. 4 Tahun 1984 mengartikan wabah penyakit menular sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
UU No. 4 tahun 1084 ini tindakan penanggulangan wabah penyakit menular yaitu: penyelidikan epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat wabah; penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya penanggulangan lainnya. Penanggulangan penyakit menular dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Undang-Undang ini bukan hanya mengatur bagaimana upaya penanggulangannya, tetapi juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Pihak yang diancam adalah mereka yang menghalang-halangi penanggulangan penyakit menular.
Siapapun yang menghalang-halangi penanggulangannya dapat dipidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Ancamannya maksimal penjara satu tahun dan/atau denda maksimal satu juta rupiah.

Selain itu ada juga peraturan yang berbicara mengenai wabah menular, yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur secara khusus penyakit menular dalam satu bab (Bab X). Kegiatan yang dapat dilakukan adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative bagi individu atau masyarakat yang terjangkit. Disebutkan pula bahwa Pemda secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, pemerintah dapat menyatakan wilayah tertentu dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa. Berbeda dari UU No. 4 Tahun 1984, UU Kesehatan tidak mengatur sanksi pidana terkait dengan penyebaran penyakit menular.

Kemudian ada juga peraturan hukum dibawah UU seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
Pasal 8 No. 82 / 2014 menjelaskan tiga langkah penanggulangan yang dapat dilakukan yakni reduksi, eliminasi dan eradikasi. Program ini dilakukan dengan asumsi penyakitnya sudah menular. Reduksi adalah upaya pengurangan angka kesakitan atau kematian akibat penyalit menular tertentu agar penyakit tersebut menurun secara bertahap. Eliminasi adalah upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit dapat ditekan agar tidak menjadi masalah di daerah tertentu. Eradikasiadalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit menular tertentu secara permanenan sehingga tidak menjadi masalah kesehatan nasional.

Demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam menghadapi bencana nasional berupa wabah menular. Semoga teman-teman bisa saling menjaga diri masing-masing & tentu nya mengikuti anjuran pemerintah RI.

Oleh : Lidia Emilia, S.H.

Sembilan Bintang
info@sembilanbintang.co.id