Konsepsi “Melawan Hukum” Dalam Hukum Pidana

Banyak frasa “melawan hukum” yang tertulis secara gamblang dalam peraturan terkhusus dalam konteks materiil hukum pidana, saat ini ada lebih kurang 68 (enam puluh delapan) frasa “melawan hukum” yang secara expressiv verbis dalam KUHP yang berlaku, dengan demikian tidak sedikit elemen “melawan hukum” yang menjadi unsur mutlak dalam dolus sehingga memiliki konsekuensi yuridis atas beban pembuktian unsur delik tersebut, kendatipun demikian jika frasa “melawan hukum” tidak disebutkan dalam unsur mutlak dolus bukan berarti tidak diperlukan pembuktian unsur delik, namun khaedah “melawan hukum” tetap ada tanpa harus dibuktikannya elemen melawan hukum itu sendiri dengan tetap menguliti unsur delik lainnya.

Berbeda dengan konsepsi perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dalam hukum perdata, dalam hukum pidana frasa “melawan hukum” dikenal sebagai sifat melawan hukum (wederrechttelijkheid) yang tidak ditafsirkan pada perbuatannya, namun lebih menitikberatkan pada sifat atas pemenuhan dolus sebagaimana pengartian postulat pidana yang mendasari khaedah seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Bedakan dengan konsepsi onrechmatige daad dalam konsepsi hukum perdata yang perbuatannya tidak didasari larangan oleh hukum private dengan diikat asas pacta sun servanda, maka konsepsi “melawan hukum” dalam hukum pidana identik dengan wanprestasi dalam hukum perdata, bukan onrechmatige daad. Frasa “melawan hukum” dalam konsepsi hukum pidana tidak hanya bicara soal teori hukum umum, tetapi interpretasi terhadap masing-masing undang-undang yang dilandaskan pada memorie van toelichting maupun naskah perancangan undang-undang itu sendiri. Untuk memahami fakta konkrit interpretasi tersebut contohnya adalah Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dengan Pasal 362 KUHP yang sama-sama memiliki frasa “melawan hukum” secara expressiv verbis sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR : Setiap orang yang secara “melawan hukum” …dst… yang dapat merugikan keuangan Negara … dst.

Bandingkan dengan,

Pasal 362 KUHP : Barangsiapa mengambil barang sesuatu …dst… dengan maksud dimiliki secara “melawan hukum” …dst.

Dalam kedua pasal tersebut sama-sama menegaskan frasa melawan hukum, namun demikian ketika ada seorang office boy yang mengambil uang tanpa hak dilaci brankas keuangan Negara maka tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan korupsi walaupun unsur kerugian Negara telah terpenuhi, karena kaedah sifat melawan hukum dalam pembentukan UU TIPIKOR tidak dimaksudkan untuk dolus seperti itu, sehingga penerapan yang tepat adalah Pasal 362 KUHP terkait dengan pencurian.

Oleh: Dita Aditya, SH

Sembilan Bintang
info@sembilanbintang.co.id